Like this:

Oleh A Asep Syarifuddin

DILIHAT dari tipikal ekonomi masyarakat Pekalongan, sangat memungkinkan profesi masyarakatnya adalah buruh atau pekerja. Hal ini disebabkan karena cukup banyaknya pabrik-pabrik tekstil, pabrik benang dan konveksi yang memungkinkan banyaknya tenaga kerja secara massif bekerja di pabrik tersebut.

Pekerja atau buruh yang saya maksudkan dibatasi kepada kelompok buruh pabrik, super market dan yang sejenisnya. Sebenarnya kalau kita maju jujur, meminjam Cashflow Quadrannya Robert T Kiysoki yang disebut buruh atau pekerja adalah orang-orang yang bekerja pada orang lain dengan transaksi tertentu dan mendapatkan upah sejumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sebelum memiliki bisnis dengan sistem tertentu tetap saja posisinya sebagai pekerja atau buruh.

Kalau konteksnya menurut Kiyosaki maka PNS pun termasuk buruh. Apakah mau PNS dikategorikan buruh? Kita harus bertanya kepada PNS nya sendiri. Untuk tidak memunculkan debat semantik, maka saya akan membatasi dalam wilayah buruh dalam pengertian yang lebih luas. Siapapun orang yang bekerja kepada majikan, baik perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan keluarga, atau perusahaan negara, maka itulah kategori buruh.

Dalam prakteknya perusahaan belum menghargai karyawan atau pekerjanya atau buruhnya sebagai bagian dari investasi. Tapi lebih banyak kepada eksploitasi tenaga untuk kepentingan produksi. Kalau sudah begini jadinya maka posisi buruh sangat tidak memiliki posisi strategis. Kapan pun perusahaan mau, bisa dipakai dan kapan pun perusahaan sudah tidak membutuhkan, tidak akan dipakai. Walaupun tidak ada alasan yang signifikan untuk memecat buruh tersebut.

Di manakah posisi media massa menghadapi gejolak buruh yang diperlakukan sewenang-wenang? Apakah akan berpihak kepada buruh atau berpihak kepada majikan?

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang keberpihakan media massa kepada pekerja atau majikan, terlebih dahulu harus dipahami tipikal bisnis media. Secara sederhana bisnis media tidak identik dengan bisnis berita. Tapi lebih tepatnya adalah bisnis integritas. Mengapa bisnis integritas? Sebab hanya media massa yang memiliki integritaslah yang dapat survive dan dipercaya terus oleh masyarakat pembacanya.

Bila terjadi distorsi informasi, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan berita yang ditayangkan, maka tunggu saja waktunya pembaca tidak percaya lagi kepada media massa tersebut. Bila pembaca sudah tidak percaya, ini artinya tidak ada lagi yang membeli koran, tidak ada yang menonton televisi lagi.

Contoh sederhana, di DPRD terjadi demonstrasi buruh besar-besaran. Kemudian di koran atau televisi dituliskan atau diberitakan bahwa di DPRD tidak terjadi apa-apa, hanya kumpul-kumpul biasa saja. Keesokan harinya, orang-orang yang merasa demo akan membaca koran dan menonton televisi. Bila beritanya tidak sesuai dengan kenyataan, maka sejumlah orang yang demo tidak akan percaya lagi kepada koran tersebut.

Bisa dibayangkan kala peristiwa serupa sering terjadi, sementara berita yang muncul tidak sesuai dengan fakta, maka kepercayaan masyarakat lambat laun menghilang. Dan media tersebut tinggal namanya saja. Dengan demikian, taruhannya sangat berat apabila bermain-main dengan berita, bermain-main dengan fakta. Satu atau dua hari bisa saja tidak terasa dampaknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, media massa terus menerus melakukan kebohongan pada publik, jangan salahkan siapa-siapa kalau ada koran yang tutup tinggal papan nama.

Saya bisa mengatakan bahwa, siapa pun orangnya yang aktif di media massa, terutama wartawan yang memiliki integritas, maka keberpihakan mereka adalah keberpihakan kepada fakta dan khalayak. Hanya wartawan yang tidak ingin dipercaya pembacanya sajalah yang mengutak-atik kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta.

Godaan Wartawan
Namun demikian, wartawan juga manusia, selalu menghadapi godaan, bujukan, rayuan, bahkan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan wartawan itu sendiri. Fakta yang ada di lapangan tidak selamanya disukai oleh semua orang. Demonstrasi besar-besaran dalam skala massif oleh orang-orang tertentu dianggap sesuatu yang berbahaya, apalagi kalau masuk media massa, gaungnya lebih besar. Sebelum ini terjadi, maka teror dan ancaman bisa saja terjadi dan dihadapi oleh wartawan.

Bagi wartawan, ketika menghadapi ancaman tersebut banyak reaksi yang dilakukan. Tidak semuanya tahan terhadap godaan dan ancaman tersebut. Di sinilah sebenarnya ujian journalisme muncul. Bila medianya sudah tidak memiliki gigi, maka masyarakatnya akan tamat.

Gerakan buruh di Pekalongan yang cukup besar dalam waktu terakhir adalah ketika Mahatex dan Mafahtex menyatakan diri bangkrut dan tidak dapat membayar upah buruhnya. Gelombang protes dan demonstrasi pun hampir menjadi pemandangan rutin setiap minggu. Berita-berita di media massa pun banyak menyuarakan kepentingan kelompok buruh.

Media massa seolah tidak memiliki beban untuk memberitakan peristiwa tersebut. Memang media massa salah satu tugasnya adalah memberi opini publik, sehingga muncul rasa simpatik dari semua kalangan masyarakat. Tapi memang ada kelemahan media. Media tidak memiliki otoritas untuk mengusung suatu kasus sampai selesai. Apabila yang bersangkutan tidak melakukan gerakan, media tidak bisa membuat-buat berita, walaupun persoalannya belum selesai.

Akan lebih baik lagi kalau ada semacam jalinan komunikasi antara wartawan media massa dengan kelompok buruh. Sehingga media akan memahami arah gerakan buruh di Kota Pekalongan ini mau ke mana. Inilah kontribusi kecil media massa yang bisa dilakukan untuk mendorong kesadaran kelompok buruh dan menyadarkan pemilik modal supaya tidak sewenang-wenang kepada para pekerjanya.

Intinya, media massa sangat konsen terhada persoalan-persoalan buruh dan ketenagakerjaan. Kita siap untuk memback up buruh sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Selamat. (*)

Pekalongan, 28 April 2008

*) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Harian Radar Pekalongan.